Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menggelar rapat koordinasi strategis lintas sektor di Ruang Pola Panga’, Senin (30/3/2026), sebagai upaya memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar perangkat daerah.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Toraja Utara tersebut diikuti oleh para pimpinan perangkat daerah dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Dalam forum tersebut, penguatan koordinasi menjadi salah satu fokus utama, terutama dalam memastikan setiap permasalahan pemerintahan dapat ditangani secara cepat dan terarah. Pertemuan langsung dinilai tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengambilan keputusan di tengah dinamika kerja pemerintahan.
Selain itu, pentingnya disiplin dan integritas aparatur juga menjadi perhatian. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara diingatkan untuk menjaga profesionalisme serta menghindari aktivitas yang dapat berdampak pada kinerja, termasuk penyalahgunaan narkoba dan praktik perjudian.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan publik. Sektor prioritas seperti kesehatan dan pendidikan tetap harus berjalan optimal dan menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.
Sementara, Sekretaris Daerah Toraja Utara, Salvius Pasang, menekankan kepatuhan administrasi ASN, khususnya terkait pelaporan LHKPN, serta mendorong penerapan briefing rutin di setiap OPD sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penguatan disiplin aparatur.
Rakor juga menyoroti sejumlah isu sosial, termasuk perlindungan anak dan fenomena anak tidak sekolah, yang memerlukan penanganan lintas sektor. Selain itu, perhatian turut diberikan pada dinamika sosial yang berkembang di masyarakat yang dinilai perlu disikapi secara bijak melalui pengawasan bersama serta penyediaan kegiatan yang positif.
Sejumlah isu strategis daerah turut dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain pengelolaan aset, penanganan sampah, penguatan sektor pertanian dan irigasi, serta penyelesaian sengketa lahan. Setiap perangkat daerah didorong untuk menghadirkan langkah konkret dalam menjawab tantangan tersebut.
Diskominfo-SP - 2026
